Pembahasan soal guru PPPK masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup panjang. Perubahan status dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu memang memberi kepastian bagi para guru, tetapi persoalan pendidikan tidak selesai sampai di sana.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai pengangkatan tersebut perlu berjalan bersama dengan upaya memperbaiki mutu pendidikan Indonesia. Jadi, perhatian pemerintah bukan hanya soal status kepegawaian, tetapi juga bagaimana kualitas pembelajaran di sekolah terus berkembang.
Status Guru Sudah Jelas, Lalu Apa?
Kalau melihat kondisi pendidikan di berbagai daerah, persoalannya memang cukup beragam. Ada sekolah yang masih kekurangan guru, sementara di tempat lain kebutuhan tenaga pendidik bisa berbeda. Itulah sebabnya penataan tenaga pendidik membutuhkan perencanaan yang lebih panjang.
Fikri mendorong pemerintah menyusun Rencana Induk Pendidikan Nasional yang dapat menjadi acuan dalam menentukan arah pendidikan. Di dalamnya, sejumlah hal perlu diperhatikan, mulai dari Angka Partisipasi Kasar (APK), pendidikan akademik dan vokasi, fasilitas sekolah, kurikulum, sampai kualitas sumber daya manusia pendidikan.
“Memang sejak awal Komisi X DPR RI meminta supaya segera disusun Rencana Induk Pendidikan Nasional,” kata Fikri.
Baca juga: KKN UPI di Garut, Mahasiswa Diajak Ikut Benahi Pendidikan
Sekitar 230 Ribu Guru Akan Jadi PPPK Penuh Waktu
Pemerintah dan Komisi X DPR RI sebelumnya menyepakati rencana pengangkatan sekitar 230 ribu guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Prosesnya direncanakan tanpa tes, dengan pembiayaan melalui APBN 2027.
Buat para guru yang selama ini menunggu kepastian, perubahan status tentu menjadi kabar penting. Namun, setelah statusnya jelas, muncul pertanyaan berikutnya: bagaimana memastikan guru tersedia di sekolah yang memang membutuhkan?
Fikri menegaskan bahwa persoalan pemerataan guru merupakan pembahasan berbeda.
“Penyebaran guru adalah bab lain. Ini baru mengubah status guru eksisting menjadi jelas. Tentang distribusi apakah sudah merata atau belum, tentu harus ada langkah berikutnya,” ujarnya.
Baca juga: Prabowo Bicara Sekolah Gratis, dari SD sampai Universitas
Tantangan Berikutnya Ada di Kualitas
Di lapangan, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah guru. Kompetensi pendidik, fasilitas belajar, kurikulum, hingga akses pendidikan ikut menentukan pengalaman siswa selama berada di sekolah.
Hal seperti ini cukup mudah terasa ketika melihat perbedaan kondisi sekolah antarwilayah. Sekolah dengan fasilitas lengkap tentu menghadapi situasi yang berbeda dibandingkan sekolah yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya.
Maka, pengangkatan guru PPPK sebaiknya berjalan beriringan dengan program peningkatan kompetensi dan kualitas guru. Pemerataan tenaga pendidik juga perlu mendapat perhatian supaya tambahan guru benar-benar sampai ke sekolah yang membutuhkan.
Pada akhirnya, perubahan status menjadi PPPK penuh waktu adalah salah satu bagian dari penataan tenaga pendidikan. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut memberi dampak nyata terhadap proses belajar siswa dan mutu pendidikan nasional.
Baca juga: Skor PISA Jadi Patokan Pendidikan Indonesia, Tapi Bukan Segalanya